Memaknai Hari Anak Tanpa TV

Pernah terpikir oleh Anda untuk merayakan hari anak dengan sebuah tindakan sederhana: mematikan TV lantas mengajak anak Anda, anak-anak didik Anda untuk sekadar menikmati dan memaknai hari tanpa ”kotak ajaib” itu? Izinkan satu hari itu anak-anak Anda terbebas dari tayangan TV kita yang lebih didominasi oleh adegan-adegan yang mengandung kekerasan, seks/pornografi, gosip baik melalui sinetron, berita maupun infotainment.

Sudah terlalu banyak ulasan dan keberatan masyarakat tentang dampak negatif TV bagi anak. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tayangan televisi kita tidak ramah pada anak-anak dan sekadar menjadikannya pasar atas produk-produk iklan yang ditawarkan. Waktu ideal anak untuk hanya menonton TV sehari maksimal 2 jam saja (itu pun tontonan yang sehat) tampaknya jarang dipenuhi oleh anak-anak Indonesia. Sebuah penelitian dari Yayasan Pengembangan Media Anak (YPMA), sebuah LSM yang mendedikasikan diri pada kehidupan bermedia anak-anak secara sehat, menunjukkan bahwa rata-rata anak Indonesia menonton tayangan TV (itu pun bisa dikategorikan tidak aman) selama 3-5 jam sehari atau 30-35 jam seminggu. Tidak jarang bahkan yang ditonton anak-anak justru ditujukan untuk orang dewasa. Berapa banyak anak-anak yang dibiarkan ikut menikmati adegan penuh amarah di sinetron saat menemani ibu atau mengasuhnya, atau menemani bapak menonton adegan kekerasan dalam film atau tayangan kriminal, misalnya? Karena hal itu, anak-anak akan sangat berpotensi untuk kehilangan keceriaan dan kepolosan mereka karena masuknya persoalan orang dewasa dalam keseharian mereka

Kondisi di atas mengundang keprihatinan berbagai kalangan, antara lain Koalisi Nasional Hari Tanpa TV. Sejak lima tahun lalu Koalisi Nasional yang  beranggotakan berbagai LSM di bidang pendidikan dan perlindungan anak, perguruan tinggi, organisasi mahasiswa; sekolah mulai dari TPA hingga SMA, di berbagai kota di Indonesia ini selalu mengadakan Hari Tanpa TV. Kegiatan ini selalu dilakukan setiap tahun pada hari Minggu di sekitar tanggal Hari Anak Nasional, 23 Juli. Gerakan  ini memang ditujukan untuk merayakan Hari Anak Nasional. Tahun ini Hari Tanpa TV dilakukan pada Minggu, 25 Juli 2010. Sepanjang hari itu selama 24 jam TV sengaja dimatikan. Para orangtua atau guru biasanya dianjurkan untuk mengajak anak-anak mereka mengganti waktu menonton TV dengan kegiatan-kegiatan yang lebih mengeksplorasi aktivitas fisik, menyenangkan, dan lebih peduli pada  lingkungan sekitar.

Tentu saja gerakan ini bukan gerakan anti TV. Beberapa menyalahpahaminya demikian. Satu hari tanpa TV tidak akan lantas membuat sebuah stasiun TV mengganti ”rating” dan ”share” sebagai tuhan mereka dan mengubah wajah tayangannya menjadi lebih ramah pada anak-anak dengan memberikan konten yang mendidik dan hiburan yang sehat. Konteks dari diadakannya gerakan ini adalah melindungi anak dari dampak negatif televisi. Ini adalah ungkapan keprihatinan masyarakat terhadap tayangan televisi yang tidak baik dan tidak aman bagi anak. Bagi orangtua dan guru gerakan ini mengingatkan tentang pentingnya mengatur kebiasaan anak menonton TV. Keterlibatan tiga pihak: masyarakat, orangtua, dan guru menjadi penting dalam hal ini. Tentu saja harapannya, jika banyak keluarga Indonesia dapat bersatu menolak tayangan yang tidak sehat bagi anak, maka industri penyiaran akan lebih memperhatikan hak masyarakat sebagai konsumen tayangan TV.

Lantas apa kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengganti kebiasaan anak menonton TV pada hari itu? Ciptakan saja aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Izinkan diri kita bersama anak-anak merasakan keterikatan dengan kehidupan yang nyata. Bisa dengan menikmati kegiatan membaca dengan pergi ke perpustakaan atau ke toko buku terdekat, mengobrol, bermain, mendaki, atau sekadar bercengkerama. Sejumlah aktivitas lain juga bisa dilakukan seperti bercocok tanam, sekadar jalan-jalan dan melihat awan, menulis surat, berjalan-jalan, berenang, bersepeda, mendengarkan radio atau membaca koran, belajar fotografi, memasak bersama ibu, membuat lomba antar-RT, berolah raga, aktif dalam bakti sosial, merapikan rumah dan halaman, mengerjakan keterampilan tangan, ke kebun binatang atau museum, dan masih banyak aktivitas lain yang bisa dilakukan bersama keluarga, tetangga, atau teman sebaya. Bahkan tidak ada salahnya menjadikan momen Hari Tanpa TV ini untuk mengajak seluruh anggota keluarga mengenal lebih jauh tentang budaya Cirebon misalnya; mengunjungi Keraton Kasepuhan, Kanoman, Sunyaragi, belajar membatik di desa Trusmi. Tidak sekadar kunjungan biasa, tapi jadikan ini hadiah bagi anak dan izinkan mereka memaknai bahwa bahkan tanpa TV waktu dapat terlewati dengan lebih berarti.

Untuk memperingati Hari Anak tanggal 23 Juli ini, untuk menunjukkan betapa kita peduli pada masa depan anak-anak Indonesia, mari kita mencoba sehari saja (dulu) mematikan TV di rumah dan menggantikannya dengan segala aktivitas yang mendekatkan anggota keluarga satu sama lain, dengan alam, dan lingkungan sekitar. Bisa dilakukan secara individual atau berkelompok dengan mengorganisasi diri dengan komunitas tempat Anda terlibat. Jika Anda memutuskan untuk tetap tinggal di rumah dan mengizinkan keluarga menghabiskan waktu bersama, berikut adalah tips cara mematikan TV. Pertama, pindahkan TV ke tempat yang tidak begitu ‘mencolok’. Kedua, matikan TV pada waktu makan. Pindahkan TV dari kamar anak Anda. Ketiga, sembunyikan remote control-nya.

Jika hendak berpartisipasi lebih dari sekadar itu Anda dapat menyampaikannya ke kritismedia@gmail.com; SMS 0812-1002.4009; dan fax: 021-8690.5680. Info lebih jauh dapat dilihat di situs http://www.kidia.org atau facebook dan twitter (Hari tanpa TV; No TV Day). Dukungan Anda akan disampaikan ke industri penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia, Depkominfo, Komisi I DPR-RI agar menjadi perhatian. Dan satu lagi, di artikel ini saya menyisipkan gambar yang dapat Anda cetak dan menempelkannya di layar TV anda, malam sebelum Hari Tanpa TV.
Terakhir, selamat Hari Anak Nasional. Selamat memaknai hari tanpa TV!
( http://cirebonews.com/citizen-journalism/3127-Memaknai-Hari-Anak-Tanpa.html )

Pra-Rumah Sakit: Kapan Menjadi Perhatian? (Sekilas Lintas Kerja Sama YRH dan AGD 118)

Masih lekat dalam ingatan kita bagaimana Presiden Direktur PT Holcim Indonesia Tbk (SMCD) Timothy Mackay meninggal dunia pada peristiwa pengeboman 17 Juli 2009 di Hotel JW Marriott Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Pada kasus itu, seperti disampaikan Prof. Aryono D Pusponegoro dalam sebuah sesi pelatihan paramedik yang diadakan oleh AGD 118, yang berlangsung sejak tanggal 25 Juli 2009 – 3 Agustus 2009 di Balai Latihan Pemadam Kebakaran Ciracas-Jakarta Timur, golden period dalam penanganan kegawatdaruratan tidak dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menyelamatkan jiwa Timothy Mackay. Dalam beberapa tayangan, kita diingatkan bagaimana saat itu pasien masih bisa berjalan. Artinya fungsi pernapasan dan jantungnya baik. Artinya lagi sebenarnya kemungkinan untuk diselamatkan cukup besar karena kondisi pasien masih dalam keadaan sadar. Dalam tindak kegawatdaruratan (tahap pra-rumah sakit), yang dilakukan sebelum korban dibawa ke rumah sakit atau selama perjalanan ke rumah sakit, menentukan kesadaran seorang pasien perlu dilakukan untuk penentuan tindakan selanjutnya. Sayangnya, dalam kasus ini, waktu sekira 45 menit awal sejak kejadian dibiarkan tanpa penanganan dan pertolongan yang tepat. Tidak ada kerja sama yang baik antara tiga pihak yang sangat bertanggung jawab terhadap kondisi seperti ini yakni pihak kepolisian, pemadam kebakaran, dan ambulans. Walhasil, akhirnya pasien meninggal di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Medistra.
Inilah contoh nyata tentang betapa buruknya sistem pelayanan pra-rumah sakit di Indonesia.

Begitulah, selama ini, di Indonesia angka kematian yang disebabkan oleh trauma akibat kecelakaan, stroke, dan serangan jantung lebih banyak disebabkan oleh keterlambatan penanganan sebelum tiba di rumah sakit. Keberadaan pre-hospital stage (tahap pra-rumah sakit) di Indonesia tidak mendapatkan perhatian yang utama dalam strategi kebijakan kesehatan di Indonesia. Penanganan tahap pra-rumah sakit di Indonesia masih sangat lemah, baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusianya. Ambulans, sebagai elemen penting dalam tahap ini misalnya, selama ini, hanya dianggap sebagai alat angkut pasien ke rumah sakit. Alih-alih menempatkan sebagai bagian dari pre-hospital stage, di Indonesia, ambulans menjadi bagian dari penanganan in-hospital stage.

Beruntung ada segelintir orang yang tergabung dalam Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Indonesia (IKABI) melalui Yayasan Ambulans Gawat Darurat 118 yang peduli pada hal itu. Mereka telah mengembangkan semacam konsep pra-rumah sakit di beberapa kota, seperti Palembang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang dan Makassar sebagai upaya yang lebih konkret dalam menangani pasien sebelum tiba di rumah sakit. Namun, tampaknya keberadaannya belum bisa dioptimalkan seperti di luar negeri dimana response time (waktu tanggapnya)-nya hanya 4-8 menit. Hal ini terjadi karena terkendala banyak hal antara lain:

1. Kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada keberadaan tahap pra-rumah sakit dengan tidak adanya regulasi yang cukup tegas untuk mengatur itu.
2. Pendanaan yang tidak teratur.
3. Biaya yang tinggi untuk pengadaan unit, pemeliharaan ambulans, dan biaya operasional lainnya.
4. Tidak adanya pusat komunikasi /call center (untuk ambulans).
5. Man power (dokter dan perawat gawat darurat terlatih yang ditempatkan khusus untuk tahap pra-rumah sakit ) yang masih sangat kurang.

Untuk inilah Yayasan Rumah Hati yang peduli pada problem-problem sosial-kemanusiaan mencoba menawarkan bantuan dengan konsep safe community yang ingin diciptakan bersama melalui penandatanganan MoU yang telah dilaksanakan pada 3 Agustus 2009. Safe community mencakup banyak hal, ambulans adalah salah satu elemennya. Dalam kaitan ini, YRH mencoba berkontribusi pada pembiayaan keperluan AGD 118 dan berfokus pada ambulance system-nya. Dalam perkiraan YRH, dana yang dibutuhkan adalah sekira 30 milyar rupiah dengan perincian kasar sebagai berikut:
• Dibutuhkan 50 ambulans dan harga masing-masing ambulans adalah 200 juta. Biaya operasional masing-masing adalah 200 juta rupiah. Jadi totalnya 20 milyar rupiah.
• Pembelian motor, menyewa tempat, dan biaya operasional membutuhkan sekitar 10 milyar rupiah.
Sampai saat ini upaya-upaya pengumpulan dana tengah dilakukan dan beberapa menunggu tindak lanjut.

(Dimuat tanggal 03-09-2009 di http://rumahati.wordpress.com/2009/09/03/pra-rumah-sakit-kapan-menjadi-perhatian-sekilas-lintas-kerja-sama-agd-118-dan-yrh/)

May Day! May Day!

“ … ini pertaruhannya, mereka ini di sini…gitu lho…Kalau kau gagal di sini, yang lainnya jangan harap deh…Yang sebegini kondusif aja sebegini. Ini loh pertaruhan. Kalau di sini tidak diurusin dengan baik, ya kau bakal susah. Hong Kong yang….Udah kebayang belum ada buruh migran yang di sidang PBB? Sekjen-nya IMWU tuh pidato, Eni Yuniarti. Sekarang dia ada di Indonesia. Dia ngomong New Condition of Stay; kebijakan imigrasi Hong Kong dan aturan dua minggu itu adalah kebijakan yang sangat mendiskriminasi buruh migran dan secara sistematis pula inilah yang menyebabkan underpayment dan segala macem. Karena dalam the New Condition of Stay ini kan mereka, ini dari kacamata diskriminasi, yah…temen-temen buruh migran itu tidak diijinkan untuk berganti jenis pekerjaan. Gak boleh ngebawa keluarganya di sini, gak berhak mengajukan permanent residence walaupun sudah bekerja selama tujuh tahun. Dan kalau mereka lagi nuntut masalahnya di Labor Departemenn mereka gak diijinkan untuk gak kerja. Dan sejak di-terminate kau cuma punya waktu 14 hari. Ini kan kesulitan semua. Dan rekomendasi CIDEW Commitee Convention on Elemination from Discrimination for Women ;komite penghapusan segala bentuk diksriminasi terhadap perempuan, nah termasuk salah satunya adalah NCS. PBB tuh sudah merekomendasi keras pemerintahan Hong Kong untuk mencabut NCS dan menerapkan kebijakan imigrasi yang lebih fleksibel. Sampe sekarang itu kagak dicabut.” (Aktivis buruh migran di Hong Kong, Laki-laki, Juli 2008)

Transkrip verbatim di atas adalah secuil kutipan dari obrolan panjang saya dengan seorang aktivis buruh migran di Hong Kong, pada sebuah masa saat saya melakukan penelitian tentang buruh migran (dan kaitannya dengan internet sebenarnya) pada 2008 lalu. Ini Hong Kong gitu lho. Sebuah tempat yang saya duga akan memberi banyak cerita indah tentang kondisi buruh migrannya.

Baik. Saya mencoba untuk tidak menutup mata terhadap hal-hal positif atas undang-undang perburuhan yang lebih kondusif bagi para buruh migran kita di sana. Geliat aktivitas kepenulisan baik melalui media cetak atau dunia maya, bahkan beberapa sampai dibukukan, atau kesadaran beberapa Buruh Migran Indonesia (BMI) untuk memperjuangkan hak mereka dan mengekspresikannya dalam berbagai bentuk; kesenian, tulisan, dan tentu saja demonstrasi antara lain adalah buah dari kondisi perburuhan yang kondusif di Hong Kong. Selama satu bulan saya tinggal di sana, saya disuguhi, kalau tidak salah, empat kali aksi demonstrasi dan kelantangan para buruh migran menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak mereka melalui itu. Selama itu pula, saya sangat beruntung dipertemukan dengan kawan-kawan buruh migran yang luar biasa yang memiliki aktivitas kepenulisan (terutama di dunia maya) yang buah pikirannya sering kali membuat saya terinspirasi (sampai hari ini, saya masih menyimpan transkrip verbatim dan rekaman wawancara dengan mereka).

Namun, saya juga tidak buta atas segala bentuk perlakuan tidak adil pada kawan-kawan di sana. Saya tinggal satu bulan di sebuah apartemen yang disewa oleh sekelompok pengajian buruh migran. Tempat itu lebih terasa berpenghuni hanya pada hari-hari tertentu, Sabtu, dan, terlebih-lebih, Minggu. Biasanya itu menjadi hari libur bagi mereka. Sekali lagi saya beruntung, karena selama satu bulan di sana, saya tidak dibiarkan benar-benar sendiri karena ada saja yang menemani. Kadang ada buruh migran yang sedang menunggu majikan baru, kadang ada yang tengah libur karena bosnya sedang berlibur ke Eropa, Amerika, atau mana sajalah selain Hong Kong.
Pada Sabtu-Minggu, suasana di apartemen jauh lebih ramai karena banyak aktivitas yang dilakukan di sana; pengajian, kursus komputer, kursus bahasa Inggris, dan tentu saja kegiatan membuat penganan untuk dijajakan di Vicoria Park, tempat kawan-kawan buruh migran yang lain berkumpul. Narasumber saya otomatis jadi banyak. Cerita tentang berbagai kisah sukses atau atau sedih menjadi makanan sehari-hari. Kawan-kawan di sana tidak segan bercerita banyak hal.

Saya menjadi jauh lebih sentimentil di sana. Sesukes apapun cerita yang mereka suguhkan, terasa bagi saya kepedihan tersembunyi di sana. Coba bayangkan. Kawan-kawan di sana harus rela pergi meninggalkan orang-orang yang dikasihinya untuk sekadar bisa membantu suami menyekolahkan anak-anak mereka atau membayar utang kedua orangtua mereka; singkatnya untuk mencari nafkah yang bukan untuk menyenangkan diri sendiri tapi menghidupi mereka yang ditinggalkan di tanah air! Sudah begitu tidak sedikit pula yang digaji di bawah standar, mendapat perlakuan tidak baik dari majikan, mendapat potongan yang gila-gilaan dari agen PJTKI, mengalami pelecehan seksual, belum lagi ketidakberpihakan pemerintah terhadap kondisi-kondisi itu, yang tentu saja bukan lagi rahasia.

Mau tahu apa pendapat salah satu aktivis buruh migran kita di Hong Kong tentang ketidakberpihakan pemerintah?
”Bukan tidak peka. Peka itu kan masalah yang kamu kalau tidak mampu…. Kan mereka ini sudah konkret tidak mau merespons gitu loh isu-isu yang memang menjadi kebutuhan, kan gitu. Jadi kalau kristalisasi itu lahir, ya akhirnya lahir karena memang saking ini kita, ya karena dituntut, dijak ngobrol juga gak memberi solusi. Dijak demo juga gak mau memberi solusi, lalu apa yang bisa dilakukan untuk membuat mereka berubah, kan gitu. Lek dari aspek kita bayangin, apa yang kita tuntut, ok mereka mau merespons kan bukan hal yang sulit? Tapi kan masalah keberpihakan, itu yang tidak bisa kita pecahkan karena itu kan konkret. Keberpihakan pemerintah itu pada swasta. Tidak hanya di dalam negeri, di luar negeri kentara sekali. Jadi kalau itu menjadi aspek mengerucut ke kristalisasi bahkan ke kontradiksi yang paling keras sekalipun, sampe propaganda sampe media dsb, itu lahir karena kenyataan gitu lho. Karena kontradiksi itu tidak bisa dihindari. Bedanya adalah, kayak di negara lain, kan, ketika pergerakannya tidak menguat, dan tidak dibimbing oleh organisasi progresif, akan menjadi loose. Ketidakperdulian pemerintah menjadi samar-samar, gak kentara. Tetapi seperti di HKG ketika organisasinya kuat, analisanya tajam, yo kan, mampu membedah secara dalam, mereka gak bisa lari. Dan ketika gak bisa lari, mereka tidak mau merespons juga. Ya mereka cuma bisa berdiri di tempat sama ignore, ya. Kenapa itu perseteruannya jadi meruncing. Itu kurasa, aku perjelas, bukan lahir dari kita. Itu lahir karena mereka tidak mau menyelesaikan persoalan.” (BMI, Perempuan, Aktivis Gerakan Buruh, Juli 2008)

Sungguh tidak saya duga sebelumnya bahwa bahkan cerita-cerita seperti ini saya dapati di Hong Kong, yang katanya undang-undang perburuhannya baik. Hampir setiap hari pula. Lantas bagaimana dengan negara penerima lain yang tidak memiliki undang-undang perburuhan yang kondusif di tengah ketidakberpihakan pemerintah pada nasib kawan-kawan buruh migran di seantero dunia?

Mendekati Mei, selalu membawa ingatan saya pada kebersamaan dengan kawan-kawan buruh migran dua tahun lalu: pada satu bulan sarat makna di sana, bahkan sejak hari pertama. Setiap kali membaca transkrip verbatim dan mendengar rekaman obrolan dengan mereka kembali, saya seperti diingatkan betapa saya masih berutang banyak pada mereka.
Saya disadarkan bahwa sebagian hidup saya, misalnya, melalui fasilitas di sekolah negeri sejak SD, dibiayai dari hasil dari cucuran keringat dan air mata kawan-kawan buruh migran di mana pun berada. Ada uang para pahlawan devisa itu di APBN kita. Banyak lho. Urutan tertinggi kedua dari penghasilan devisa negara setelah migas!

Bagaimana saya mencicilnya, ya? Saya harus mengakui bahwa hasil penelitian kami yang berjudul Buruh Migran di Dunia Global: Sebuah Lompatan Ruang dan Digital, baru menjadi sebatas laporan yang teronggok entah di ujung meja bagian mana. Upaya menjadikannya buku baru sebatas mimpi karena sampai saat ini baru berbentuk outline. Saya pernah bertemu dengan salah seorang di penerbitan untuk menjajagi kemungkinan menjadikannya buku. Itu pun berhenti pada komentar yang kurang lebih berbunyi begini “Apa yang menarik dari isu semacam itu? Secara teoretis ada sesuatu yang luar biasa tidak dari kajian semacam itu? Ada sumbangan teoretik bagi perkembangan ilmu pengetahuan tidak? ”. Saya pernah mencoba menawarkan program pada sebuah LSM di kampung halaman saya, yang banyak juga warganya yang menjadi buruh migran bahkan di tetangga kampung banyak perempuannya yang menjadi korban trafficking. Itu pun berhenti pada beberapa kali pertemuan dan audiensi dengan salah satu anggota DPRI RI yang memiliki konstituen di situ. Pernah memaparkan hasil penelitian pada Kementrian Kominfo pada sebuah pertemuan tentang pemberdayaan perempuan melalui telematika juga berhenti pada decak kagum akan kemampuan teknologi komunikasi dan informasi (TIK) para buruh migran di Hong Kong dan janji akan segera merealisasikan hasil temuan menjadi program-program yang lebih memberdayakan pada saat mereka pulang ke tanah air. Pernah mengajukan program acara di radio di Jakarta tempat teman-teman yayasan saya beraktivitas, itu pun berhenti pada sebatas obrolan dan pembuatan proposal. Masih belum menemukan jalan.

Saya masih berniat mencicil utang itu. Seperti ada semacam ritual yang wajib saya laksanakan sejak kebersamaan sarat makna dua tahun lalu menjelang Hari Buruh 1 Mei. Tepat pada 1 Mei tahun lalu, saya menyerahkan laporan penelitian pada DRPM UI sebagai pemberi dana. Menjelang May Day kali ini, saya tahu kawan-kawan saya di Hong Kong akan kembali bergerak; memperjuangkan hak-hak mereka. Jadi, pada May Day tahun ini, ijinkan saya untuk menyambut seruan memberikan dukungan pada seluruh buruh sedunia, terutama kawan-kawan buruh di Hong Kong, dengan memasangkan brosur seruan aksi berikut untuk dipasang di profile picture facebook saya. Anggap saja itu adalah bagian dari upaya saya mencicil utang itu.
Tanpa bermaksud menafikan perjuangan buruh yang lain di tempat lain, saya, secara pribadi, memang merasa lebih memiliki keterikatan dengan teman-teman (perempuan) di Hong Kong.

“ … ini pertaruhannya, mereka ini di sini…gitu lho…Kalau kau gagal di sini, yang lainnya jangan harap deh…”

Uhm…masing terngiang saja kalimat itu di telingaku, Kamerad! 😀

Jakarta, 30 April 2010

Catatan: Ini adalah tulisan saya di facebook. Ada sedikit perubahan di akhir paragraf menyesuaikan dengan waktu dan tempat yang baru 😀

Kangen Indonesia

Indonesia Pusaka

Ismail Marzuki

Indonesia tanah air beta
Pusaka abadi nan jaya
Indonesia sejak dulu kala
Tetap dipuja puja bangsa

Di sana tempat lahir beta
Dibuai dibesarkan bunda
Tempat berlindung di hari tua
Tempat akhir menutup mata

(Paterson Road Hong Kong, 2 Juli 2008 )

ps. Baru lima hari di Hong Kong yang begitu tertib dan membuat ‘secure’– masih sekitar dua puluh hari lagi– aku udah kangen berat sama tanah air. Tadi pagi, sambil menatap indahnya laut berlatar gedung-gedung pencakar langit di belakang tempatku menginap, aku menyanyikan lagu itu, mengingat negeriku nun di sana yang kacau, korup, banyak masalah. Norak? Biar aja.

Ada Narcissus dalam Diri

Sejak kecil, aku selalu gagap dengan konsep stratifikasi sosial. Mungkin karena kami adalah keluarga sederhana (untuk tidak mengatakan miskin) yang selalu ingin diperlakukan sejajar dan sama adil dengan yang lain, dengan mereka yang dianggap masyarakat sebagai kelas elit, baik karena pendidikan, kekayaan, atau pangkat di kesatuan. Ya, bapakku dulunya anggota TNI-AD. Terakhir, dia berpangkat letnan satu. Memang sih perwira, tapi, menurutku, Bapak sangat jujur. Dengan anak lima, kami rasa gajinya pas-pasan. Dulu kami tinggal di kompleks TNI AD. Tetangga kiri kanan kami itu rata-rata perwira (cenderung) atas, dari mulai kapten sampai kolonel. Masing-masing kami diberi jatah rumah untuk ditinggali. Tentu saja, rumah kami lebih kecil dan lebih sederhana ketimbang mereka. Satu saja yang menonjol dari keluarga kami saat itu, hampir semua anak-anak ibu dan bapak cukup berprestasi di sekolah. Jangan membayangkan berprestasi itu berarti mengerti komputer, bisa cas-cis-cus bahasa Inggris, menang lomba sana-sini. Menonjolnya anak-anak sekolah kampung, yang mungkin kalau ditempatkan di kota besar, bahkan mungkin tidak akan dapat ranking.

Di depan rumah-rumah perwira menengah ke atas, ada rumah-rumah petak yang lebih kecil berjajar panjang, dan hanya disekat oleh dinding, sehingga bisa diketahui batas antara satu rumah dengan yang lain. Rumah-rumah itu dihuni oleh para perwira bawah. Prajurit dan kopral. Aku ingat, ibuku, dan seorang ibu lain dari kasta yang sama (sama-sama letnan satu) lebih suka berada di antara mereka, dan kami anak-anaknya juga lebih sering main di rumah mereka. Mereka hampir tidak pernah membatasi akses dan membangun jarak. Aku justru mengerti arti kebersamaan dan persamaan itu ketika berada bersama mereka.

Aku tidak ingin berpanjang-panjang tentang apa yang terjadi ketika aku merantau ke Bandung, kemudian ke Jakarta, dan balik lagi ke Bandung, dan lalu ke Jakarta lagi. Aku hanya sekadar ingin mengatakan bahwa, secara teoretis, melalui serangkaian kuliah di Sosiologi, aku mengerti tentang konsep stratifikasi sosial. Tapi sampai saat ini, aku begitu kesulitan menerima konsep itu.

Aku tidak kunjung mau (atau bisa?) menerima kenapa ada orang yang begitu bangga (yang mengarah pada/cenderung arogan) dengan sejarah masa lalunya. Aku masih suka terheran-heran dengan orang yang begitu heroik bercerita tentang almamaternya, seolah-olah semua harga dirinya terletak pada pengetahuan semua orang tentang lulusan dari mana dia. Aku masih suka kebingungan menghadapi orang dengan semenumpuk topeng untuk sekadar memberitahu betapa powerful-nya dia. Aku masih sering kali tergagap-gagap, speechless, dan gugup jika bertemu orang semacam itu, meskipun kadang, kalau sudah merasa begitu terpojok, mekanisme pertahanan diri aku bereaksi spontan melalui sikap yang apologetik dan bahkan kadang terkesan menyerang balik. Sikap yang kadang, aku renungi justru kontraproduktif dan tidak solutif.

Aku tengah bergelut dengan persoalan ini, saat ini. Saat ini, aku tengah berada dalam situasi yang cukup membuatku keder. Di satu sisi, aku terlibat bekerjasama dengan orang-orang pandai yang, mengutip Bourdieu, karena habitusnya membuat mereka tergolong ke dalam kelas menengah-atas. Di sisi lain, aku juga berada di antara mereka yang, juga, karena habitus mereka: pendidikan, warisan kasta dari leluhurnya, berada di posisi yang membuatku merasa lebih istimewa, karena bisa membuat mereka melakukan apa yang aku mau mereka lakukan.

Dua-duanya membuatku merasa berada dalam posisi yang tidak enak. Tidak gampang juga bersama dengan orang-orang yang masuk ke dalam jajaran orang-orang elit sekaligus berada di tengah-tengah mereka dengan stigma pekerja kelas bawah. Kegagapan aku menghadapi orang-orang elit yang secara umum punya kecenderungan arogan, sering kali membuat aku tampak (semakin) bodoh dan gampang kena label: tidak tegas, tidak punya inisiatif, dan paling parah apologetik. Sementara berhadapan dengan kelompok satunya lagi sering membuatku merasa punya power, dan ini jelas sangat menakutkan aku.

Sebentar? Kok bisa aku berpikir aku takut, ya? Jangan-jangan sebenarnya aku juga tidak jauh beda dengan kelompok dengan stigma kelas-menengah ke atas yang , arogansinya, membuat gerah orang-orang di sekeliling mereka yang, karena takdir, tidak punya pilihan lain, atau bahkan salah memilih, harus menjadi orang dengan label kelas bawah? Jangan-jangan aku sedang pake topeng seorang yang mencoba merendahkan hati menaikkan mutu, dan tulisan ini tak lebih dari sebuah paparan untuk sekadar mengatakan , “Eh, aku seorang powerful,yang rendah hati lho!” ?

Ya, mungkin saja begitu! Nah, lho!

(Tulisan lama yang terasa masih relevan setelah dirombak sana-sini)

Depok, 1 Juni 2008